Skip to content

Mega - Prabowo
Rekam Jejak
1. Kandidat Capres dan Cawapres
2. Tim Sukses Resmi
3. Janji-Janji di Kampanye
Hasil Quick Count Sementara
1. Komisi Pemilihan Umum 29,67%
2. Lembaga Survei Indonesia 26,56%
3. Lingkaran Survei Indonesia 27,36%
4. LP3ES 27,40%
5. Puskaptis 28,16%
6. CIRUS 27,49%
7. Lembaga Riset Informasi 27,02%
 

SBY - Boediono
Rekam Jejak
1. Kandidat Capres dan Cawapres
2. Tim Sukses Resmi
3. Janji-Janji di Kampanye
Hasil Quick Count Sementara
1. Komisi Pemilihan Umum 60,72%
2. Lembaga Survei Indonesia 60,85%
3. Lingkaran Survei Indonesia 60,15%
4. LP3ES 60,28%
5. Puskaptis 57,95%
6. CIRUS 60,20%
7. Lembaga Riset Informasi 61,11%

JK - Wiranto
Rekam Jejak
1. Kandidat Capres dan Cawapres
2. Tim Sukses Resmi
3. Janji-Janji di Kampanye
Hasil Quick Count Sementara
1. Komisi Pemilihan Umum 9,62%
2. Lembaga Survei Indonesia 12,59%
3. Lingkaran Survei Indonesia 12,49%
4. LP3ES 12,32%
5. Puskaptis 13,89%
6. CIRUS 12,31%
7. Lembaga Riset Informasi 11,87%
 

Pemantauan Media
Sorotan

KTP Sebagai Kartu Pemilih: Ketegangan dan Kekacauan di TPS Tidak Terhindarkan

Mahkamah Konstitusi, 6 Juli 2009, selepas tengah hari, atau hanya satu setengah hari menjelang hari pemilihan 8 Juli, memutuskan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor RI bisa berlaku sebagai kartu pemilih. Ini artinya KPU dalam jangka waktu yang sangat sempit harus menyediakan logistik yang luar biasa besar. Pertama, kartu suara harus ditambah 36 juta suara plus 2% kartu cadangan (menurut estimasi IFES) atau 49 juta kertas suara lagi (menurut estimasi Komnas HAM). Bukan hanya itu, KPU harus menambah lagi jumlah TPS, KPPS, Kotak Suara dan logistik lainnya juga harus ditambah. Sanggupkan KPU memenuhinya? Jawabnya: Tidak. Ini bagai Mission Imposible. Mencetak kertas saja tidak mungkin terkejar apalagi harus ada tender, lalu mendistribusikannya. Tapi ke mana saja surat suara harus didistribusikan? Tidak ada data di KPU TPS mana saja yang membutuhkan surat suara tambahan.
 
KPU sudah menyatakan, tidak akan mencetak surat suara lagi. Sikap ini bukan penolakan atas keputusan MK, melainkan sikap ketidaksangupan. Semuanya sebenarnya adalah kesalahan KPU. Komisi ini melalaikan tugas pentingnya yakni melanjutkan regristrasi pemilih berkelanjutan.
 
Toh, keputusan MK harus dijalankan, walupun penuh risiko. Kekacauan dan ketegangan di TPS akan lebih banyak. Mengapa? Pemilih kemungkinan akan lebih banyak daripada jumlah surat suara. Apalagi pemilih yang berbekal KTP dan Kartu Keluarga (KK) diberi kesempatan satu jam menjelang TPS ditutup. Artinya pemilih dalam DPT pasti akan kebagian surat suara, dan pemilih ber-KTP akan kebagian sisanya. Itu pun kalau ada.***
 
Peraturan Pemilu

Bentuk-Bentuk Kampanye
Tahapan Pemilu 2009

Akuntabilitas Keuangan Partai Lemah

Rabu, 11 Nopember 2009

JAKARTA[KANALPEMILU.NET]---Rencananya hari ini Rabu, 11 Nopember 2009, Transparency International Indonesia (TI) akan mempublikasikan hasil risetnya tentang dana kampanye tujuh partai yang bermasalah di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). TII memandang bahwa sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama penegakan demokrasi.
Dari hasil penelitian TII, selama pelaksanaan pemilu kemarin terdapat laporan mengenai pendanaan yang tidak sah dan tidak jelas asalnya pada partai politik. Ketujuh partai politik yang disurvei oleh TII adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

SBY dan Penghormatan Terhadap Purnawirawan

Jumat, 6 Nopember 2009

JAKARTA[KANALPEMILU.NET]---Dari sekian menteri yang ditunjuk oleh Presiden SBY, salah satu yang menarik perhatian adalah munculnya nama Linda Amalia Sari Agum Gumelar, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak (PP & PA). Ini menarik karena sebelumnya nama Linda kurang dinominasikan. Sebelumnya yang disebut-sebut bakal mengisi jabatan tersebut adalah Meutia Hatta (incumbent), Kartini Sjahrir (Ketua Umum PIB, janda almarhum Dr Sjahrir) dan Amelia Yani (Ketua Umum PPRN), yang memang sejak semula sudah mendukung pasangan SBY – Boediono.

Kabinet Profesional Atau Power Sharing?

Rabu, 21 Oktober 2009
JAKARTA [KANALPEMILU.NET]--- Masih terrekam jelas dalam ingatan kita soal janji SBY-Boediono yang berjanji untuk membentuk kabinet yang profesional dalam pemerintahannya bila menang Pilpres 2009. Komitmen SBY dalam untuk membawa lebih banyak kalangan profesional dalam kabinetnya,--dan bukan kalangan partai politik—banyak dilatar belakangi pengalamannya selama memerintah 2004-2009. Pada periode ini, SBY banyak direpotkan oleh “ulah” partai politik yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya. “Ulah” tersebut pada akhirnya menghambat target pencapaian yang hendak diraih oleh SBY-JK. Selain itu, upaya ini pun merupakan komitmen SBY untuk memperkuat komitmen pemerintahan presidensil.

Sore Ini KIB Jilid II Diumumkan

JAKARTA[KANALPEMILU.NET]--- Sebelum berangkat ke Thailand untuk mengikuti Konferensi Tingka Tinggi (KTT) ASEAN, rencananya sore ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengumumkan daftar Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini akan diumumkan pada Jumat 23 Oktober 2009 di Istana Negara kemudian mengalami perubahan dengan dimajukan pada sore ini.

“Kita tunggu laporan tes kesehatannya, bila sudah selesai kita umumkan secepatnya. Yang pasti sebelum tanggal 23 sudah kita umumkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2009.

Mencontreng SATU KALI pada salah satu foto pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan.
ATAU

Mencontreng SATU KALI pada salah satu nama pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan.
ATAU
Mencotreng SATU KALI pada salah satu nomor urut pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan.
Download Cara Mencontreng::
Berwarna dan Hitam Putih
Partai Politik
 

Media Massa

YANG DIPILIH--Romo Koko