Skip to content

Mega - Prabowo
Rekam Jejak
1. Kandidat Capres dan Cawapres
2. Tim Sukses Resmi
3. Janji-Janji di Kampanye
Hasil Quick Count Sementara
1. Komisi Pemilihan Umum 29,67%
2. Lembaga Survei Indonesia 26,56%
3. Lingkaran Survei Indonesia 27,36%
4. LP3ES 27,40%
5. Puskaptis 28,16%
6. CIRUS 27,49%
7. Lembaga Riset Informasi 27,02%
 

SBY - Boediono
Rekam Jejak
1. Kandidat Capres dan Cawapres
2. Tim Sukses Resmi
3. Janji-Janji di Kampanye
Hasil Quick Count Sementara
1. Komisi Pemilihan Umum 60,72%
2. Lembaga Survei Indonesia 60,85%
3. Lingkaran Survei Indonesia 60,15%
4. LP3ES 60,28%
5. Puskaptis 57,95%
6. CIRUS 60,20%
7. Lembaga Riset Informasi 61,11%

JK - Wiranto
Rekam Jejak
1. Kandidat Capres dan Cawapres
2. Tim Sukses Resmi
3. Janji-Janji di Kampanye
Hasil Quick Count Sementara
1. Komisi Pemilihan Umum 9,62%
2. Lembaga Survei Indonesia 12,59%
3. Lingkaran Survei Indonesia 12,49%
4. LP3ES 12,32%
5. Puskaptis 13,89%
6. CIRUS 12,31%
7. Lembaga Riset Informasi 11,87%
 

Pemantauan Media
Sorotan

KTP Sebagai Kartu Pemilih: Ketegangan dan Kekacauan di TPS Tidak Terhindarkan

Mahkamah Konstitusi, 6 Juli 2009, selepas tengah hari, atau hanya satu setengah hari menjelang hari pemilihan 8 Juli, memutuskan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor RI bisa berlaku sebagai kartu pemilih. Ini artinya KPU dalam jangka waktu yang sangat sempit harus menyediakan logistik yang luar biasa besar. Pertama, kartu suara harus ditambah 36 juta suara plus 2% kartu cadangan (menurut estimasi IFES) atau 49 juta kertas suara lagi (menurut estimasi Komnas HAM). Bukan hanya itu, KPU harus menambah lagi jumlah TPS, KPPS, Kotak Suara dan logistik lainnya juga harus ditambah. Sanggupkan KPU memenuhinya? Jawabnya: Tidak. Ini bagai Mission Imposible. Mencetak kertas saja tidak mungkin terkejar apalagi harus ada tender, lalu mendistribusikannya. Tapi ke mana saja surat suara harus didistribusikan? Tidak ada data di KPU TPS mana saja yang membutuhkan surat suara tambahan.
 
KPU sudah menyatakan, tidak akan mencetak surat suara lagi. Sikap ini bukan penolakan atas keputusan MK, melainkan sikap ketidaksangupan. Semuanya sebenarnya adalah kesalahan KPU. Komisi ini melalaikan tugas pentingnya yakni melanjutkan regristrasi pemilih berkelanjutan.
 
Toh, keputusan MK harus dijalankan, walupun penuh risiko. Kekacauan dan ketegangan di TPS akan lebih banyak. Mengapa? Pemilih kemungkinan akan lebih banyak daripada jumlah surat suara. Apalagi pemilih yang berbekal KTP dan Kartu Keluarga (KK) diberi kesempatan satu jam menjelang TPS ditutup. Artinya pemilih dalam DPT pasti akan kebagian surat suara, dan pemilih ber-KTP akan kebagian sisanya. Itu pun kalau ada.***
 
Peraturan Pemilu

Bentuk-Bentuk Kampanye
Tahapan Pemilu 2009

Tim Sukses Tidak Resmi Megawati-Prabowo

 
JAKARTA [KANALPEMILU.NET] -- Kesibukan Walikota Bekasi Mochtar Mohammad tampaknya semakin bertambah. Selain menjalankan kewajiban memimpin pemerintahan di Kota Bekasi, Babeh -begitu sang walikota akrab dipanggil para wartawan- juga aktif memimpin Pro Mega Center. Tim ini bertujuan untuk memenangkan pasangan Megawati-Prabowo dalam Pilpres 8 Juli nanti. Babeh berencana segera menggelar Kongres Buruh Nasional se Indonesia pada 25-26 Juni mendatang.

Tapi, kita mungkin tidak akan menemukan nama Mochtar Muhammad dalam tim sukses Megawati-Prabowo dalam daftar yang dilansir KPU. Pro Mega Center memang tidak masuk dalam daftar tim yang dikomandani oleh Theo Syafei. Seperti halnya pasangan capres-cawapres lainnya, pasangan Megawati-Prabowo juga memiliki beberapa tim bayangan untuk memenangkan pilpres 8 Juli nanti. Salah satunya adalah Pro Mega Center.

Jejak Cendana di Tim Sukses Pasangan Capres

 
JAKARTA [KANALPEMILU.NET] -- Dalam tiap pasangan capres – cawapres selalu ada figur militernya, entah sebagai capres atau cawapres. Oleh karenanya wajar, bila dalam tim suksesnya terdapat wajah-wajah purnawirawan pula, wajah-wajah yang sebenarnya tidak asing lagi. Sehingga dalam pembicaraan sehari-hari, muncul pula jargon-jargon berbau militer: seperti operasi intelijen, kontra intelijen, serangan udara (kampanye lewat media), serangan darat (kampanye langsung), dan seterusnya

Dari nama-nama purnawirawan yang kini tersebar dalam tim sukses capres, setidaknya ditemukan dua fenomena yang mengemuka. Dua fenomena dimaksud adalah: pertama, kedekatan dengan Cendana (Soeharto) di masa lalu. Kedua, ikatan berdasarkan korps atau asal-usul satuan.

Tim Sukses Tidak Resmi di Sekitar SBY-Boediono

 
JAKARTA [KANALPEMILU.NET] -- Keberadaan Jendral (Purn) Sutanto dalam Gerakan Pro SBY (GPS), salah satu tim sukses pasangan SBY-Boediono menuai kontroversi. Bawaslu mempersoalkan karena status Sutanto adalah Komisaris Utama Pertamina, BUMN bidang perminyakan. Secara aturan, komisaris BUMN tidak boleh terlibat sebagai tim sukses. Pihak Sutanto sendiri berdalih GPS bukanlah tim sukses, tapi menjadi semacam fans club bagi pasangan SBY-Boediono.

Gerakan Pro SBY dipimpin oleh Ketua GPS Suratto Siswodihardjo. Sedangkan nama-nama seperti Mantan Kapolri Sutanto, Mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Menkes Siti Fadillah Supari, Menhut MS Kaban, Mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suyono, Mantan Kaster TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo didudukkan sebagai penasehat

Djoko Suyanto dan Basri Sidehabi dua Purnawirawan Marsekal TNI AU yang “Landing” di Tim-Tim Sukses Capres

 
JAKARTA [KANALPEMILU.NET] -- Dalam Pilpres 2009 ini, ada fenomena menarik, di mana figur purnawirawan AU masuk dalam daftar tim sukses, bahkan menempati posisi strategis. Selama ini yang biasanya paling giat dalam politik praktis di masa pensiun, adalah purnawirawan asal AD, seperti satu capres dan dua wapres yang maju kali ini. Bahkan purnawirawan AU yang masuk tim sukses tersebut, sebagian di antaranya adalah figur terkenal.