Prabowo Subianto

Di puncak karirnya sebagai Panglima Korstrad berpangkat letnan jendral, karir Prabowo Subianto dihentikan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin Jendral Subagyo Hs.

JAKARTA [KANALPEMILU.NET] -- Jika Jendral Besar (jendral bintang lima) Soeharto tidak mundur pada Mei 1998 sebagai Presiden RI selama 30 tahun, dan tetap meneruskan kekuasaannya, mungkin Letnan Jendral TNI Prabowo Subianto tidak akan diperlakukan “buruk” oleh Markas Besar ABRI waktu itu (DKPdalam kasus penculikan para aktifis pro demokrasi. Prabowo waktu itu masih menantu Soeharto, saat itu ia berada di puncak karier sebagai Panglima Kostrad, selangkah lagi KSAD dan selangkah berikutnya Panglima ABRI. Namun angin sejarah berhembus ke arah lain. Para jendral yang sejak lama “gemas” dengan loncatan karir militer Prabowo yang bebeda sama sekali dengan karir para jendral lainnya meghentikan laju Prabowo. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk Panglima TNI Jendral Wiranto dan diketuai Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Subagyo Hs memberi rekomendasi agar Letjen Prabowo diberhentikan dengan hormat dari dinas ketentaraan. Usia Prabowo waktu itu 47 tahun atau 8 tahun sebelum usia pensiun untuk seorang perwira.

Letjen Prabowo Subianto diajukan ke DKP karena dugaan penculikan para aktifis pro demokrasi. Menurut Agum Gumelar, waktu itu berpangkat Letjen, dalam wawancara dengan Tempo Interaktif Edisi 26/03 - 29/Agustus/1998 yang juga anggota DKP, Prabowo dinilai telah melakukan kegiatan di luar kewenangannya. "Perintah melakukan bawah kendali operasi (BKO) ternyata tidak ada. Dan Prabowo melakukannya di luar kewenangannya," ujar Agum. Menurut Agum, jika di kemudian hari terbukti ada tindak pidana, maka Prabowo bisa dibawa ke mahkamah militer. Namun hingga kini tidak jelas apakah bukti-bukti pidana ditemukan atau tidak, tidak ada informasi tentang hal ini dari Mabes TNI. “Dalam istilah militer, biasanya Panglima Kodam sering mengeluarkan BKO kepada Kopassus. Artinya, Kopassus harus melaksanakan tugas yang diperintahkan Kodam. Jika perintah itu menyimpang dalam pelaksanaan di lapangan, maka itu berarti di luar kewenangan. Hasil pemeriksaan DKP, tidak ada BKO yang diberikan Pangab. Namun, Prabowo mengakui, bahwa dirinya telah salah menganalisis BKO. Kenyataannya BKO itu tidak ada. DKP menemukan, telah terjadi penyimpangan integritas pada Prabowo, di mana ia melakukan langkah di luar kewenangannya tanpa mendapatkan perintah,” kata Agum.

Pius Lustrilanang, korban penculikan, yang kini justru menjadi anggota DPR dari Partai Gerinda pernah menyatakan bahwa Prabowo, Faesal Tanjung (mantan Pangab) dan Soeharto adalah orang yang harus bertanggungjawab (baca buku Prabowo Sang Kontroversial, Kisah Penculikan, Isu Kudeta dan Tumbangnya Seorang Bintang, Eros Djarot dan kawan-kawan, Detak Files, 1998). Bagaimanapun kisah penculikan dan penghilangan secara paksa sejumlah aktifis pada penghujung kejatuhan Presiden Soeharto, membebani citra politik Prabowo hingga sekarang. Apalagi tidak semua aktifis hilang ditemukan hingga sekarang. Setelah tidak aktif di dinas militer, Prabowo terjun ke bisnis, terutama bisnis minyak dan bisnis pabrik kertas. Menurut Vivanews.com (25 Mei 2009) PT Kiani Kertas, pabrik kertas milik Prabowo itu merupakan satu-satunya pabrik bubur kertas terbesar di Asia Tenggara atau di kawasan negara-negara ASEAN.

Prabowo adalah calon wakil presiden Indonesia terkaya, lebih kaya juga dari semua calon presiden. Dalam laporan kekayaan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantas Korupsi, kekayaan Prabowo mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun. harta Prabowo tersebar di 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Dia memiliki perusahaan di bidang perkebunan, tambang batu bara, dan sejumlah perusahaan di Argentina dan Perancis. Salah satu perusahaan Prabowo yang sangat dikenal adalah pabrik kertas, yakni PT Kiani Kertas. Dulunya, pabrik ini adalah milik Bob Hasan, pengusaha kroni mantan Presiden Soeharto. Namun, setelah diambil alih BPPN, pabrik kertas tersebut dibeli oleh Prabowo Subianto. Di tangan Prabowo, nama perusahaan itu diubah menjadi PT Kertas Nusantara.

Dari tiga pasangan capres-cawapres, pasangan Megawati–Prabowo adalah pasangan dengan latar belakang atau sejarah keluarga dengan nama “besar”. Namun begitu, apakah soal latar belakang keluarga ini bisa mendongkrak perolehan suara mereka atau tidak, masih harus dibuktikan pada Hari-H Pemilu Presiden 8 Juli nanti. Prabowo misalnya, adalah mantan menantu Jendral Soeharto, Presiden RI selama 30 tahun dan bila ditarik dua garis di atasnya, yaitu ayah dan kakeknya, keduanya adalah tokoh di zaman masing-masing. Sang kakek, Margono Djojohadikusumo, adalah pendiri BNI 1946 (kini Bank BNI) dan pelopor gerakan koperasi (bersama Bung Hatta). Bila salah satu puteri Bung Hatta, yaitu Halida Hatta, masuk dalam jajaran elite Partai Gerindra, memang ada unsur historisnya, karena Margono (kakek Prabowo) dan Bung Hatta, memang bersahabat. Perpustakaan Hatta di Yogya (masih ada hingga sekarang), adalah juga hasil karya Margono, sebagai bentuk penghormatan terhadap figur Bung Hatta.

Kemudian Ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, adalah doktor ekonomi pertama Indonesia, yang sumbangsihnya tidak perlu dijelaskan lagi. Salah satu jejaknya adalah sebagai pendiri FEUI, yang kemudian banyak melahirkan ekonom-ekonom terbaik negeri ini, dan sebagian di antara ekonom-ekonom itu kemudian menjadi menteri dalam kabinet di era Orde Baru dan Orde Reformasi.

Dan satu hal lagi, dua paman Prabowo, masing-masing adalah Subianto dan Sujono, gugur dalam palagan Tangerang (Peristiwa Lengkong), 25 Januari 1946, melawan tentara Jepang. Keluarga ini telah banyak berkorban di masa awal Perang Kemerdekaan, dengan gugurnya dua paman Prabowo, dalam usia relatif muda. Untuk mengenang kedua adiknya itu, Soemitro memberi nama kedua anak lelakinya sebagai Prabowo Subianto dan Hashim Sujono. Kini Prabowo dan Hashim, bahu membahu dalam upaya mengantarkan Prabowo menuju RI-2.

Dalam hal pemberian nama bagi partainya, Gerindra, Prabowo juga merujuk pada partai kakeknya di masa Pergerakan Nasional, yaitu Parindra (Partai Indonesia Raya). Sementara bila merunut partai ayahnya, Sumitro (Pak Cum) adalah simpatisan PSI (Partai Sosialis Indonesia), pimpinan Sutan Sjahrir. Bisa jadi gagasan Prabowo terhadap ekonomi kerakyatan, diinspirasi oleh aliran sosialis. Meski pada kenyataan, saat menjadi arsitek ekonomi di masa Orde Baru, Pak Cum beraliran pro-pasar juga. Jadi menyangkut Pak Cum, memang terjadi kontradiksi antara gagasan dan realita.

Satu pelajaran kehidupan yang bisa dipetik dari Pak Cum adalah, bagaimana Pak Cum bisa tetap tenang dalam membimbing keluarganya, ketika keluarga mereka didera badai beruntun. Seperti ketika di masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi, cobaan datang bak gelombang: Prabowo dicopot sebagai jenderal, menantunya (Sudrajat Djiwandono) juga baru dicopot dari jabatannya selaku Gubernur BI, tak lama kemudian anaknya yang lain (Hashim) tersandung kasus berkaitan dengan Bank Pelita. Ini masih ditambah dengan putusnya hubungan kekerabatan dengan mantan Presiden Soeharto, karena di masa-masa itu juga Prabowo bercerai dengan Mbak Titik.

Perpisahan Prabowo dengan Siti Hediati, menyimpan hikmah tersendiri, yang menjadi poin penting ketika Prabowo atau pun partainya (Gerindra), maju dalam pemilu. Artinya, Prabowo berhasil membebaskan dirinya dari bayang-bayang Cendana. Dengan tidak diidentikkan lagi dengan Cendana, peluang Prabowo meraih simpati dari berbagai pihak justru semakin terbuka.
Bagaimana pengaruh Pak Cum terhadap Prabowo, bisa digambarkan dengan ungkapan like father, like son. Perjalanan hidup Pak Cum merupakan kombinasi antara figur ilmuwan dan karier sebagai birokrat. Begitu pula yang terjadi pada Prabowo. Figur Prabowo ibarat sintesa antara tradisi intelektual (dari ayahnya) dan semangat patriotik dari dua orang pamannya.

Rasa patriotisme itu ditunjukkan Prabowo, di mana saat menjadi Danjen Kopassus, ia membuat proyek ekspedisi ke puncak Himalaya (Mt Everest). Ia bercita-cita membangun kebanggaan bangsa, dengan cara berusaha menancapkan Merah-Putih di puncak tertinggi dunia itu. Cita-cita itu benar-benar terwujud pada 26 April 1997, ketika (dengan pangkat saat itu) Lettu Inf Iwan Setiawan, Sertu Misirin dan Pratu Asmujiono, menancapkan Sang Merah-Putih di puncak Mt Everest. Prestasi mereka hingga kini masih belum terulang, baik oleh pendaki tanah air, maupun pendaki dari Asia Tenggara.

Kontroversi Karir Militer Prabowo
Dalam perjalanan karier seorang perwira, tahapan terpenting adalah bila dia dipromosikan sebagai jenderal (brigjen). Dalam obrolan informal di kalangan tentara, acapkali disebutkan, tidak mudah mencapai derajat panglima tinggi, bukan sekadar pintar, namun ada juga unsur nasib (baik), faktor nasib inilah yang paling sulit diukur. Bila seorang kolonel, bisa menembus jajaran pati, bak lolos dari lubang jarum. Dan itu berarti telah melalui perjuangan teramat berat, dan “berdarah-darah”. Memang di masa lalu (Orde Baru), ada beberapa perwira yang sepertinya demikian mudah meraih pangkat bintang, dengan hanya bermodalkan kedekatannya dengan pusat kekuasaan. Begitu pula anggapan yang muncul pada Prabowo dulu, saat dipromosikan sebagai brigjen dulu.

Pada awal Desember 1995, Prabowo resmi menyandang pangkat brigjen, karena telah diangkat sebagai Komandan Kopassus. Pandangan yang muncul saat itu seolah terbelah dua, ada yang menganggap promosi itu wajar, baik dari segi waktu maupun alasan promosi, karena Prabowo memang perwira yang cemerlang dan profesional. Pihak lain memandang bahwa promosi baginya terlalu cepat, dan itu dikaitkan dugaan adanya unsur nepotisme. Tentu masing-masing pihak memiliki rasionalitas masing-masing, soal mana yang lebih mengandung kebenaran. Salah satu alasan yang bisa disebut adalah, saat masih perwira pertama di Korpas Baret Merah, ia pernah memperoleh KPLB (kenaikan pangkat luar biasa), karena masuk dalam tim yang menewaskan Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, pada 1976. Perlu diketahui nama Lobato kini diabadikan sebagai nama Bandara di Dili.

Secara kebetulan, menjelang Pemilu, tepatnya pada 11 Maret 2009, salah satu jenderal legendaris era Orde Baru, yaitu Letjen Purn Sintong Panjaitan, menerbitkan biografinya, yang sebagian isinya dipenuhi kejutan. Kejutan terbesar adalah banyak memberi informasi tentang masa lalu Prabowo Subianto, saat masih berdinas di Kopassus. Salah satu yang paling mengejutkan adalah, Prabowo disebutkan pernah mencoba menggagalkan usaha kudeta oleh Jenderal Benny (1983), dengan kata lain Prabowo mengadakan semacam counter coup, seperti halnya Letkol Untung pada 1965 dulu.

Kemudian muncul asumsi, bahwa penerbitan buku itu didisain sebagai cara menghadang karir politik Prabowo. Asumsi itu layak ditanggapi secara kritis, setidaknya berdasarkan dua alasan. Pertama, buku ini diterbitkan oleh Kompas, dengan kata pengantar Prof Taufik Abdullah, dengan reputasi Kompas dan Taufik Abdullah, apakah mungkin Kompas dan Taufik Abdullah bersedia untuk dijadikan “alat” politik semacam itu?

Kedua, soal substansi fakta dan informasi yang ingin disampaikan Sintong. Buku itu adalah pandangan pribadi Sintong, jadi kapan pun buku itu diterbitkan, baik sebelum atau sesudah Pemilu – bila dikaitkan dengan figur Prabowo –kiranya isinya akan tetap sama. Memang seperti itulah yang ingin disampaikan Sintong, dan materi seperti itulah yang tersimpan di benak Sintong. Hanya faktor kebetulan saja, bila buku ini diterbitkan dekat-dekat menjelang Pemilu 2009.

Dalam bukunya tersebut, Sintong juga banyak menyebut-nyebut nama perwira Baret Merah lain, yang kebetulan sama-sama bermarga Panjaitan, yaitu Luhut Panjaitan (lulusan terbaik Akmil 1970). Secara implisit Sintong ingin mengatakan, bahwa Luhut seperti dirinya, yang merupakan bagian dari kubu Benny. Ini bisa dijelaskan dengan pengakuan Luhut sendiri, bahwa selama karirnya di AD, meski berhasil mencapai pangkat Letjen (saat menjabat Komandan Kodiklat), namun Luhut merasa ada yang kurang dalam karirnya, karena tidak pernah dipercaya menjabat pangdam, bahkan kasdam sekalipun. Padahal saat menjabat sebagai Danrem Madiun (1994), dia dinyatakan sebagai Danrem terbaik, artinya ia sebenarnya memiliki kapasitas sebagai komandan teritorial, bukan hanya sebatas Danrem, tapi juga sebagai pangdam. Dalam pandangan Luhut sendiri, karirnya memang sengaja dihambat, karena Luhut dianggap dekat dengan Benny. Dan secara implisit pula, orang dibelakang skenario menghambat karirnya adalah Prabowo.

Ini berkaitan dengan upaya manuver Prabowo (saat berpangkat Kapten, Wadanden 81), untuk mengadakan counter coup terhadap Benny, dalam peristiwa yang terjadi pada pertengahan 1983 tersebut, adalah Luhut yang menghentikan segala gerakan yang digagas Prabowo, karena Luhut adalah atasan langsung Prabowo (Dan Detasemen 81, dengan pangkat Mayor). Peristiwa inilah yang menjadi tonggak konflik terselubung antara kubu Cendana dan kubu Benny, yang puncaknya terjadi pada “Peristiwa Santa Cruz”. Sebagaimana kita tahu, tak lama setelah peristiwa Mei 1983 tersebut, Prabowo dipindahkan ke Kostrad, sebagai Wadanyon Linud 328 Kostrad, yang juga merupakan satuan legendaris di Kostrad.

Makna biografi ini bisa juga dibaca secara terbalik, yang sepertinya justru menjelaskan kekuatan Prabowo, sebagai ujung tombak kubu Cendana. Sungguh jauh di luar logika umum, bagaimana seorang perwira muda berpangkat kapten, bisa memimpin gerakan untuk melawan jenderal sekelas Benny. Bagi kapten pada umumnya, jangankan melawan, sekadar berpikir ke arah sana saja adalah mustahil.

Menurut Mayjen Purn Kivlan Zen ( terakhir Kas Kostrad), memang ada upaya untuk menghambat ambisi politik Benny, karena Benny juga dianggap menutup karir perwira-perwira muda yang sekiranya tidak sejalan dengannya. Masih menurut Kivlan, alasan utama konflik tersebut adalah soal primordial (agama).***

Lahir : Jakarta, 17 Oktober 1951
Pendidikan:
1. Akmil (1974)
2. Seskoad (1986-1987)
3. GSG 9 Jerman, spesialis anti-teror (1981-1982)

Jabatan yang pernah dipegang Prabowo:
1. Wadan Den 81/Anti Teror Kopassus
2. Wadanyon Linud 328 Kostrad
3. Danyon Linud 328 Kostrad
4. Kepala Staf Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad
5. Komandan Grup 3/Pusdik Passus
6. Wakil Komandan Kopassus
7. Komandan (kemudian Komandan Jenderal) Kopassus
8. Pangkostrad

Permalink