| KPU | | | Bawaslu | | | Partai Politik | | | Pemantau | | | Kandidat | | | Pemilih | | | Media Massa | | | Lembaga Survei | | | Mahkamah Konstitusi |
| KPU | | | Bawaslu | | | Partai Politik | | | Pemantau | | | Kandidat | | | Pemilih | | | Media Massa | | | Lembaga Survei | | | Mahkamah Konstitusi |
Selasa, 2 Juni 2009
JAKARTA [KANALPEMILU.NET] -- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengundurkan jadwal Deklarasai Kampanye Damai yang sedianya digelar tanggal 2 Juni besok dinilai sejumlah kalangan sebagai bentuk keberpihakan KPU terhadap salah satu capres. Sekedar informasi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang melakukan lawatan ke Korea Selatan dalam rangka memperingati hubungan kedua negara, sehingga dirinya tidak bisa mengikuti acara deklarasi kampanye damai tersebut.
Menurut Ketua Bawaslu Hidayat Nur Sardini, bila tujuan KPU menunda jadwal deklarasi kampanye damai seperti itu maka kredibilitas KPU dipertaruhkan. "Ini terkait pada isu atau rumor, sehingga saya secara formal tidak bisa berkomentar lebih jauh tentang hal itu. Kecuali ada arahan yang memang menuju pada penyesuain. Tapi yang jelas, KPU itu independen, jadi tidak boleh keluar dari kerangka kemandirian itu," tegas Sardini di Gedung Bawaslu, Jakarta, 01 Juni 2009.
Menurutnya, KPU tidak perlu merasa harus diarahkan oleh agenda lembaga atau kelompok lain bahkan tim kampanye sekali pun. Karena hal itu, menurutnya, akan membuat kredibilitas KPU dipertaruhkan.
"Kalau benar tentu saja ini tidak pas. Bahwa yang seharusnya dilakukan timkampanye menyesuaikan terhadap jadwal KPU. Tetapi yang jelas, kalau isu itu benar maka kita harus jamin semua berbasis pada perencanaan dan manajemen yang baik," tandasnya. (Leli Qomarulaeli/Mawardi)