Dari Istana, Mencoba Kembali ke Istana: Catatan Karir Politik Wiranto

Jatuh-bangun seorang pensiunan jendral calon wakil presiden yang pernah “mengabdi” kepada tiga presiden.

Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto, adalah pasangan yang paling awal mendeklarasikan diri untuk maju pada Pilpres 2009, terbilang lebih cepat daru dua pasangan lainnya. Sesuai tag line pasangan ini “lebih cepat, lebih baik”. Bagi Wiranto sendiri, majunya kali ini ibarat “turun kelas”, mengingat pada 2004 ia maju sebagai calon presiden, dengan pengusung Partai Golkar. Bila pada 2004, Wiranto gagal total, karena ke putaran dua saja tidak.

Kini dengan cara “turun harga” seperti itu, akankah masih ada peluang bagi Wiranto untuk meretas kembali jalan ke Istana (baca: kekuasaan)? Masih harus ditunggu pada 8 Juli nanti, saat pemilihan berlangsung. Bila dulu Wiranto sekadar dekat dengan penguasa, kini Wiranto berangan-angan ingin menjadi penguasa itu sendiri.

Publik sudah maklum, bahwa karir Wiranto melejit, sejak menjadi Ajudan Presiden (saat itu) Soeharto (1989 – 1993). Benar, Wiranto baru melejit karirnya usai menjadi ajudan, karena harus diakui awal karir Wiranto kurang meyakinkan. Kita bisa melihat dari satuan, di mana Wiranto ditempatkan di awal karirnya, yaitu Yonif 712 (Manado) dan Yonif 713 (Gorontalo). Kedua Yonif tersebut bukanlah satuan yang istimewa, sebagai tempat persemaian kader-kader kepemimpinan TNI, sebagaimana Yonif di bawah Brigif Linud 17 Kostrad/Kujang I (Yonif Linud 305, Yonif 328, dan Yonif Linud 330). Bandingkan misalnya dengan almarhum Letjen TNI Agus Wirahadikusumah, yang pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon (Danyon) Linatas Udara (Linud) 305 dan Danyon Linud 330. Juga Panglima TNI Jend TNI Djoko Santoso, yang pernah menjabat sebagai Danyon Linud 330.

Nasib baik tampaknya juga turut berbicara dalam karir Wiranto. Sebelum menjadi Ajudan Presiden, nama Wiranto sama sekali tidak dikenal, ia seolah-olah saja muncul, dari negeri antah-berantah. Di kalangan teman seangkatannya di Akademi Militer (Akmil) 1968, nama Wiranto terhitung terlambat muncul. Ketika beberapa alumni 1968, sudah mulai diekspos pada awal 1990-an, nama Wiranto belum pernah disebut-sebut oleh media, hanya terlihat sosoknya saat mendampingi Presiden Soeharto.

Ketika alumni angkatan 1968 mulai memasuki jenjang kolonel, Wiranto masih belum dikenal, dibanding figur-figur seperti ED Bimo Prakoso (mantan Komandan Brigif Linud 17, Danrem Bengkulu), Dirk Sumendap (almarhum, mantan Panglima Divif 1 Kostrad), Makmun Sangiang Siregar (Komandan Brigif 1/JS Kodam Jaya, Komandar Upacara Hari ABRI 1991, mantan calon anggota legislatiff dari PNBK), dan Kol Inf Purn Gatot Purwanto (mantan Asisten Intel [Asintel] Komando Pelaksana Operasi [Kolakops] Timor Timur, yang dipecat karena “Peristiwa Santa Cruz”, yakni persitiwa penembakan oleh pasukan ABRI terhadap seribuan penziarah di pekuburan Santa Cruz, Dili).

Tampaknya nama Wiranto mulai menarik perhatian (setidaknya di internal TNI-AD), saat Wiranto muncul sebagai lulusan terbaik Sekolah Sfat Komando Angkatan Darat (Seskoad) Tahun Ajaran 1983 – 1984. Banyak teman-teman sekelas Wiranto di Seskoad, yang kemudian hari menjadi pembantu dekatnya, saat menjadi pimpinan TNI. Mereka antara lain adalah: Tyasno Sudarto (Angkatan 1970, mantan Kepala Staf Angkatan Darat [KSAD]), Fachrul Razie (1970, mantan Kepala Staf Umum [Kasum] TNI, dan Wakil Ketua Umum Partai Hanura), Subagyo HS (1970, pengganti Wiranto sebagai KSAD, pengurus Partai Hanura), Johny Lumintang (1970, mantan WKSAD), Sugiono (1971, pengganti Wiranto sebagai Pangkostrad).

Keberuntungan Wiranto masih berlanjut lagi saat diangkat sebagai Pangkostrad (Maret 1996). Sesaat sebelum Wiranto ditetapkan sebagai Pangkostrad, telah keluar SKEP, yang menyatakan, bahwa Pangkostrad adalah pos untuk pati bintang tiga (Letnan Jenderal), bukan lagi untuk pos untuk bintang dua (Mayjen), seperti yang sudah-sudah. SKEP ini memang bernuansa politis, artinya sebagai cara untuk memacu karir Wiranto, yang secara otomatis menempatkannya sebagai perwira tinggi senior, dalam usia relatif muda (49 tahun). Dengan menempati pos bintang tiga, maka untuk menggapai jabatan berikutnya, sebagai KSAD misalnya, tinggal selangkah lagi. Dan memang itulah yang terjadi.

Setelah menjadi KSAD beberapa bulan (Juni 1997 – Februari 1998), Wiranto diangkat sebagai Panglima ABRI, menggantikan Jenderal Feisal Tanjung, pada 20 Februari 1998. Pada periode sebagai Panglima ABRI inilah, mulai muncul turbulensi pada karir Wiranto.

Turbulensi pertama, ketika Soeharto jatuh pada pertengahan Mei 1998, oleh gerakan mahasiswa. Jatuhnya Soeharto jelas merupakan ancaman bagi Wiranto, karena Soeharto adalah patron Wiranto. Ternyata Wiranto bisa membangun aliansi baru dengan pengganti Soeharto, Presiden BJ Habibie. Pada periode ini pula, Wiranto bisa menggulung rivalnya dalam militer, yaitu Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, yang kini menjadi capres dari Koalisi PDI Perjuangan-Partai Gerindra. Di masa menjadi Panglima ABRI di zaman Habibie, Wiranto juga dihadapkan pada tekanan-tekanan reformasi tentang situasi hak asasi manusia di Aceh. Ia kemudian mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh.

Meski lolos secara politis dari goncangan “Peristiwa Mei 1998”, namun dari sudut hak asasi manusia (HAM), Wiranto tidak bisa bebas sepenuhnya. Karena posisinya sebagai Panglima TNI saat itu, Wiranto dianggap bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM pada peristiwa tersebut.

Masih dalam periode saat menjabat Panglima TNI, terjadi lagi dua kali lagi tindak kekerasan aparat (TNI dan Polri) terhadap mahasiswa dan massa, dalam sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai “Peristiwa Semanggi 1” (Nopember 1998) dan “Peristiwa Semanggi 2” (September 1999). Sesuatu yang ironis terjadi pada saat “Peristiwa Semanggi 2”, di mana Wiranto selaku Panglima TNI, mengeluarkan Perintah Harian TNI dalam rangka Hari TNI ke-54 (5 Oktober 1999), yang salah satu butirnya berbunyi: agar anggota TNI menjunjung tinggi HAM.

Masih dalam periode yang sama, di kawasan Timor Timur terjadi kekacauan tak terkendali, menyusul kekalahan kelompok pro-integrasi (otonomi khusus) dalam jajak pendapat. Kali ini pihak TNI juga dimintai pertanggungjawaban atas anarkisme yang terjadi, yang menyebabkan pembunuhan-pembunuhan missal dan sistematis di sejumlah tempat di Timor Timur.

Tidak lama sesudah itu, terjadi peralihan kekuasaan dari BJ Habibie ke Abdurahman Wahid (Gus Dur). Posisi Wiranto sebagai Panglima TNI digeser, digantikan oleh wakil-nya, yaitu Laksamana TNI Widodo AS. Sementara Wiranto masuk dalam jajaran Kabinet Gus Dur, sebagai Menko Polkam. Saat menjabat Menko Polkam inilah, karir politik Wiranto tamat. Ia dipaksa mundur oleh Gus Dur, karena dianggap bertanggung jawab, atas peristiwa kekacauan pascajajak pendapat di Timtim, sebagai hasil rekomendasi KPP - HAM Timtim, awal tahun 2000.

Namun siapa yang bisa menghindar dari manisnya kekuasaan. Pada 2004, Wiranto mencoba menggapainya kembali melalui jalur Partai Golkar, dalam konvensi ala Indonesia. Luar biasa, ternyata Wiranto bisa memenangkan konvensi tersebut, yang artinya berhak maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar, termasuk mengalahkan Ketua Umum Golkar (saat itu) Akbar Tanjung, yang di atas kertas diramalkan bakal menjadi pemenang. Nama lain yang tumbang di tangan Wiranto adalah Prabowo Soebianto, Surya Paloh, dan Aburizal Bakrie.

Rupanya musim telah berganti, Wiranto menghadapi realita, bahwa jalan mencapai kekuasaan tidak lagi mudah. Dia kalah pada putaran pertama, hingga tidak bisa bertarung pada putaran kedua. Salah satu analisis yang muncul saat itu, mesin politik Golkar tidak solid mendukung Wiranto, karena Wiranto bukan kader Golkar sejati, yang menjadi capres Golkar karena menang dalam konvensi. Dengan kata lain, Wiranto sekadar memanfaatkan Golkar sebagai “kendaraan” menuju kekuasaan.

Sebaliknya, Wiranto juga berpikiran seperti itu, ia merasa “dikerjain” Golkar, Wiranto merasa sudah cukup memberi mahar atau gizi pada Golkar, namun dukungan Golkar tidak optimal. Dengan kata lain, Wiranto tidak gratis ketika menggunakan Golkar sebagai kendaraan. Berdasar pengalaman itulah, Wiranto membangun sendiri kendaraannya yaitu Partai Hanura. Dengan Partai Hanura inilah Wiranto mencoba kembali meretas jalan ke Istana.

Uniknya, kali ini Wiranto lagi-lagi memakai kendaraan Golkar, karena pasangannya sebagai Capres, yaitu Jusuf Kalla, merupakan Ketua Umum Golkar, yang juga ia kalahkan saat konvensi Golkar tahun 2004. Seperti mengingatkan pada diktum lama, dalam politik tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada adalah kepentingan.***

Riwayat Pendidikan dan Karir Wiranto
Nama: Wiranto
Agama: Islam
Tempat/Tanggal Lahir: Yogyakarta, 4 April 1947
NRP: 22166
Korps: Infanteri
Pendidikan Umum:
• SD (1959)
• SMP (1962)
• SMAN 4 Surakarta (1965)
Pendidikan Militer:
• AMN (1968)
• Latsar Para (1968)
• Sussarcabif (1969)
• Susjur Dasar Perwira Intel (1972)
• Suslapaif (1976)
• Suspa Binlatsat (1977)
• Seskoad (1984, lulusan terbaik)
• KSA V Lemhanas (1995, lulusan terbaik)

Kepangkatan:
• Letnan Dua (1968)
• Letnan Satu (1971)
• Kapten (1973)
• Mayor (1978)
• Letnan Kolonel (1982)
• Kolonel (1989)
• Brigadir Jenderal (1993)
• Mayor Jenderal (1994)
• Letnan Jenderal (1996)
• Jenderal (1997)

Riwayat Jabatan
• Danton I/C/713 (Gorontalo, 1969)
• Wa Danki Ma/713 (Gorontalo, 1971)
• Kasi 1/713 (Gorontalo, 1973)
• Danki Ma/713 (Gorontalo, 1973)
• Kasi 4/713 (Gorontalo, 1973)
• Kasi 2 Brigif 18 Kostrad (Malang, 1976)
• Kasi 2/Ops RTP 18 Kostrad (Malang, 1978)
• Dan Yonif 713 (Gorontalo, 1980)
• Dan Yonif 712 (Manado, 1982)
• Karo Tiknik Dirbang (Bandung, 1983)
• Kadep Milnik Pusif (Bandung, 1984)
• Kas Brigif 9 Kostrad (Jember, 1985)
• Waas Ops Kas Kostrad (Jakarta, 1987)
• As Ops Kas Divif 2 Kostrad (Malang, 1988)
• Ajudan Presiden RI (Jakarta, 1989)
• Kasdam Jaya (Jakarta, 1993)
• Pangdam Jaya (Jakarta, 1994)
• Pangkostrad
• KSAD
• Panglima TNI (d/h ABRI)
• Menko Polkam

Penugasan Operasi: Operasi Seroja di Timtim

Keluarga:
• Rugaiya Wiranto, SH (istri, 5 – 12 – 1956)
• Amalia Sianti (anak, 27 – 8 – 1976)
• Ika Mayasari (anak, 14 – 5 – 1980)
• Zaenal Nurrizki (anak, 17 – 5 – 1990)

Permalink