| KPU | | | Bawaslu | | | Partai Politik | | | Pemantau | | | Kandidat | | | Pemilih | | | Media Massa | | | Lembaga Survei | | | Mahkamah Konstitusi |
| KPU | | | Bawaslu | | | Partai Politik | | | Pemantau | | | Kandidat | | | Pemilih | | | Media Massa | | | Lembaga Survei | | | Mahkamah Konstitusi |
JAKARTA [KANALPEMILU.NET] -- Dalam tim sukses Megawati-Prabowo, ada satu nama yang pernah menjadi orang yang sangat terkenal pada masa Orde Baru. Dia adalah Budiman Sujatmiko. Dalam komposisi Tim Sukses Megawati-Prabowo yang didaftarkan secara resmi ke KPU, Budiman dipercaya untuk divisi rekruitmen dan pelatihan saksi.
Ketika Soeharto masih berkuasa, pria kelahiran Cilacap 10 Maret 1970 ini pernah dianggap sebagai “the most dangerous persons in this country” dan memperoleh stigma sebagai “the public enemy number one” karena kegiatannya yang sering membahayakan posisi pemerintah.
Budiman juga dikenal sebagai orang yang sering melakukan kegiatannya secara gerilya karena tingginya resistensi dan tekanan dari pihak militer dan pemerintah. Ketika Budiman menjalankan kegiatan organisasi bawah tanahnya, ia masih tercatat sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Budiman juga dikenal sebagai pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), sebuah partai politik Indonesia yang berhaluan sosialis-demokrat. Oleh sebab itu partai ini juga sering disebut sebagai partai yang mengusung gerakan komunis.
PRD didirikan pada awal 1996, dengan diprakarsai oleh sejumlah intelektual muda dan memilih Budiman Sujatmiko sebagai ketuanya. Ketika terjadi Peristiwa 27 Juli 1996, PRD dikambing-hitamkan sebagai dalangnya setelah sebelumnya yaitu tanggal 22 Juli 1996 partai ini mengeluarkan manifesto perlawanan terhadap kekuatan Orde Baru. Manifesto perlawanan 22 Juli 1996 tersebut diantaranya secara tajam menyerang dan mengkritik kondisi politik dan kondisi sosial-ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Kondisi politik yang dikritik adalah jauhnya model pemerintahan Orde Baru dari sistem yang demokratis. Sementara kondisi sosial-ekonomi yang dikritik adalah kesenjangan sosial akibat kebijakan berorientasi pertumbuhan, dengan melupakan pemerataan dan distribusi yang adil.
Ketika Peristiwa 27 Juli 1996 meletus, Budiman Sujatmiko adalah orang pertama yang dicari pemerintah atas tuduhan sebagai aktor intelektual di balik terjadinya Tragedi 27 Juli Berdarah. PRD dan Soedjatmiko juga dihujat berbagai organisasi sebagai dalang kerusuhan dan dituduh menerapkan cara-cara PKI. Organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tak ketinggalan menelurkan pernyataan -- sehari setelah Presiden Soeharto menjelaskan soal 27 Juli di Istana Negara. ICMI secara tegas menyatakan menolak konsep dan tindakan PRD dan semua pendukungnya. Atas tuduhan tersebut, membuat pria berkaca mata tebal ini harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang.
Pasca lengsernya Soeharto yang kemudian digantikan oleh Habibie, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan tanpa syarat para tahanan politik yang ditahan. Budiman Sujatmiko adalah salah satu yang dibebaskan. Setelah itu, kegiatan Budiman dalam bidang politik tak sebanyak pada masa Orde Baru. Ia lebih tertarik untuk melanjutkan studinya. Universitas Cambridge di Inggris menjadi kampus tujuan Budiman untuk menimba ilmu tentang hubungan internasional. Budiman menyandang gelar master hubungan internasional setelah sebelumnya merampungkan tesis yang mengupas masalah politik luar negeri China. Setelah menyelesaikan studinya, 26 Agustus 2006 Budiman kembali ke Indonesia untuk bergabung bersama Faisal Basri dalam Pergerakan Indonesia.
Persinggungan Budiman Sujatmiko dengan PDI Perjuangan diawali ketika dia bersama 52 aktivis lainnya mendeklarasikan Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem), 3 Februari 2004. Sejarah Repdem berawal menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 putaran II. Pada waktu itu, salah seorang akivis PDI-Perjuangan menilai Megawati sebagai representasi sipil yang berkompetisi dengan SBY sebagai simbol militer. Meskipun hubungan Budiman Sudjatmiko dengan Megawati dalam politik bukanlah hal baru. Pada 1996, Megawati pernah menjadi saksi mengenai keterlibatan Budiman dalam kasus tuduhan makar dan penyebaran paham komunisme. Budiman juga dianggap sebagai “tumbal” yang membuka gerbang pertama bagi Megawati untuk duduk di pucuk pimpinan partai berlambang banteng setelah sebelumnya tidak direstui pemerintah.
Budiman Sujatmiko memiliki alasan mengapa dirinya memilih bergabung dengan PDI-Perjuangan. Menurutnya, selain adanya kesamaan platform dan ideologi antara PDI-Perjuangan dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yaitu sama-sama membela masyarakat kecil, Budiman juga memandang bahwa sudah saatnya dirinya berjuang di jalur partai besar sehingga tujuan yang dikehendakinya mudah direalisasikan.
Pada Pemilu 2009, Budiman dipercaya duduk sebagai anggota Badan Pemenangan Presiden PDI-P yang diketuai oleh Theo Syafei. Beredar isu bahwa, Budiman Sujatmiko ini merupakan ”anak emas” Megawati yang digadang untuk membesarkan partai yang mulai banyak ditinggalkan kader potensialnya tersebut. Masuknya Budiman ke PDI-Perjuangan juga diharapkan memperkuat citra PDI-Perjuangan sebagai partainya ”wong” cilik, karena ideologi sosdem (sosial demokrat) yang banyak diperjuangkan Budiman semasih aktif di PRD.
Budiman yang dalam struktur kepengurusan PDI Perjuangan menjabat sebagai Ketua Departemen Pemuda PDI-Perjuangan, dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII. Dalam pemilu legislatif tersebut, Budiman memperoleh suara terbanyak melebihi ambang batas Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang disyaratkan KPU sehingga dia terpilih mewakili PDI-Perjuangan untuk dapil tersebut.
Bergabungnya Budiman Sudjatmiko yang dulu sempat dijuluki srigalanya politik Indonesia, akan diuji apakah idealisme politiknya akan berjalan. Masyarakat juga akan menilai apakah sikap oposisi dan ideologi yang memperjuangkan kepentingan rakyat yang banyak diperjuangkannya di masa lalu, masih “kontinyu” ketika dia menyatakan bergabung di kandang banteng. Terlebih ketika sekarang ia akan duduk sebagai wakil rakyat di parlemen. Rakyat menunggu kiprah dan pembuktian ideologi perjuangan seorang Budiman Soejatmiko. ***