Kabinet Profesional Atau Power Sharing?

Rabu, 21 Oktober 2009
JAKARTA [KANALPEMILU.NET]--- Masih terrekam jelas dalam ingatan kita soal janji SBY-Boediono yang berjanji untuk membentuk kabinet yang profesional dalam pemerintahannya bila menang Pilpres 2009. Komitmen SBY dalam untuk membawa lebih banyak kalangan profesional dalam kabinetnya,--dan bukan kalangan partai politik—banyak dilatar belakangi pengalamannya selama memerintah 2004-2009. Pada periode ini, SBY banyak direpotkan oleh “ulah” partai politik yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya. “Ulah” tersebut pada akhirnya menghambat target pencapaian yang hendak diraih oleh SBY-JK. Selain itu, upaya ini pun merupakan komitmen SBY untuk memperkuat komitmen pemerintahan presidensil.

Tapi benarkah SBY sudah merealisasikan ketika kursi RI-1 kembali direngkuhnya? Sampai detik-detik terakhir penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini, pertanyaan tersebut belum juga terjawab lengkap. Dari total pos kementrian yang disusun pemerintahan SBY-Boediono yang berjumlah 36 pos, sebanyak 21 pos diberikan kepada partai politik, dan sisanya 15 pos tentu untuk profesional atau independen.

Menurut pengamat politik Universitas Indonesia, Prof Maswadi Rauf kabinet yang disusun oleh SBY periode ini tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya yang masih banyak ditentukan oleh afiliasi partai politik. Dengan kata lain, SBY pada tahap ini sudah mengingkari janjinya untuk tidak membentuk kabinetnya berdasarkan “bagi-bagi hasil” atau power sharing dengan rekan-rekan politiknya.

Lihat saja, rencana pengumuman kabinet yang sedianya akan diumumkan sore ini (Rabu, 21 Oktober 2009) diundur keesokan harinya. Kita juga akan melihat apakah benar, esok akan diumumkan atau kembali seperti semula “maju-mundur”.
Kondisi “maju-mundur” tersebut menurut Fachry Ali sebagai akibat besarnya tekanan dari kekuatan politik di luar SBY. Akibat tekanan tersebut, secara tenang SBY mengatakan, perubahan masih mungkin terjadi hingga beberapa jam sebelum pelantikan.

" Pak SBY terus ditekan oleh kekuatan yang berseberangan. Ini bisa kita lihat dalam kasus Hatta (Hata Rajasa—red) dan Darwin (Darwin Zahedy Saleh—red) yang terus dipermasalahkan hingga sekarang,” ungkap pengamat politik dan guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ketika dihubungi kanalpemilu.net di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2009.

Seperti yang banyak diberitakan sejumlah media, Hatta Rajasa diplot untuk menduduki posisi Menteri Koordinator Perekonomian dan Darwin Zahedy Saleh menduduki posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sejumlah pihak banyak yang meragukan kredibilitas mereka berdua, sehingga pasar menunjukan sentimen negatif.
Bila kita pilah susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menjadi menteri dari unsur independen atau professional dengan menteri dari unsur partai politik, seperti inilah komposisinya :

Dari Unsur Independen
1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menteri Sekretariat Negara: Sudi Silalahi
3. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
4. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
5. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
6. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
7. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
8. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
9. Menteri Kesehatan: Nila Afansa Moeloek
10. Menteri Pendidikan: M Nuh
11. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
12. Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
13. Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
14. Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto
15. Kepala BKPM: Gita Wirjawan

Sementara itu menteri dari unsure partai politik, rencananya akan ditempati oleh :
1. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa (PAN)
2. Menko Kesra: Agung Laksono (Golkar)
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Patrialis Akbar (PAN)
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh (Partai Demokrat)
5. Menteri Perindustrian: MS Hidayat (Golkar)
6. Menteri Pertanian: Suswono (PKS)
7. Menteri Koperasi dan UKM: Syarif Hasan (Partai Demokrat)
8. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi (Partai Demokrat)
9. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad (Partai Golkar)
10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar (PKB)
11. Menteri Agama: Suryadharma Ali (PPP)
12. Menneg Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik (Partai Demokrat)
13. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata (PKS)
14. Menteri Sosial: Salim Segaf Al'jufrie (PKS)
15. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan (PAN)
16. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara: EE Mangindaan (Partai Demokrat)
17. Menneg Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini (PKB)
18. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar (Partai Golkar)
19. Menneg Komunikasi dan Informasi: Tifatul Sembiring (PKS)
20. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa (PPP)
21. Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng (Partai Demokrat)

Permalink