Koalisi Ganjil dari Teuku Umar

_{Kamis, 16 April 2009}

JAKARTA [KANALPEMILU.NET] -- Bagaimana Jendral (Purn) Wiranto dengan Letjen (Purn) Prabowo bisa berada dalam satu koalisi yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)? Pertanyaan ini banyak muncul di banyak media massa, sms, facebook, maling list dan obrolan orang di pinggir jalan. Jawaban klasiknya adalah, “dalam politik tidak ada perkawanan dan permusuhan abadi”. Tapi jawaban praktisnya adalah hanya ke PDIP lah mereka bisa sama-sama “berlabuh” dan diterima dengan tangan lebar. Keduanya tidak bisa datang ke Partai Demokrat, karena tidak akan diterima sebagaimana Megawati menerima keduanya dengan hangat. Kendati Megawati dan Prabowo bukanlah sahabat. Ayah Prabowo, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, adalah musuh Soekarno ketika Soemitro bergabung dengan PRRI di Sumatera Barat. Soemitro menyingkir ke Singapura menghidari kejaran aparat Soekarno dan kembali setelah Jendral Soeharto berkuasa.

Prabowo, menantu Soeharto, di zaman Orde Baru bukanlah sahabat Megawati, karena Prabowo mendukung mertuanya “mengenyahkan” Megawati dari panggung politik. Hubungan Wiranto-Megawati relatif tidak ada masalah mengingat ketika Megawati diganggu terus-menerus oleh Orde Baru, Wiranto tidak berada dalam posisi yang bisa dilibatkan secara langsung. Misalnya saat peristiwa penggulingan Megawati dari kursi Ketua Umum PDI dan peristiwa penyerbuan kantor PDI di Jl Diponegoro, Wiranto yang waktu itu Panglima Kostrad (diangkat Maret 1996) tidak dilibatkan, walaupun pasukannya mungkin disiagakan dan digunakan untuk memukul mundur massa pendukung Megawati Soekarnoputri yang turun ke jalanan Jakarta 27 Juli 1996. Mungkin pasukan Kostrad hanya sebagian kecil yang diturunkan karena sebagianbesar adalah pasukan Kodam Jaya yang berada di bawah komando Mayjen Sutiyoso yang kini juga bergabung dalam koalisi PDIP.

Wiranto dan Prabowo punya sejarah hubungan antar personal yang gelap, walaupun sama-sama “dimanja” oleh Presiden Soeharto. Letjen Prabowo pangkatnya terus melejit, tanpa harus melewati jenjang yang lazim dalam ABRI. Prabowo tidak pernah menduduki jabatan teritorial, tapi bisa meraih bintang tiga. Tidak ada jendral lain yang memiliki “jalan tol” seperti itu. Demikian pula Jendral Wiranto, ia disayang oleh Soeharto sejak menjadi Ajudan Presiden Soeharto (1989 – 1993). Keberuntungan Wiranto masih berlanjut lagi saat diangkat sebagai Pangkostrad (Maret 1996). Sesaat sebelum Wiranto ditetapkan sebagai Pangkostrad, telah keluar SKEP, yang menyatakan, bahwa Pangkostrad adalah pos untuk panglima tinggi bintang tiga (Letnan Jenderal), bukan lagi untuk pos untuk bintang dua (Mayjen), seperti yang sudah-sudah. SKEP ini memang bernuansa politis, artinya sebagai “sarana” untuk memacu karir Wiranto, yang secara otomatis menempatkannya sebagai pati senior, dalam usia relatif muda (49 tahun). Dengan menempati pos bintang tiga, maka untuk mencapai jabatan berikutnya, sebagai KSAD misalnya, tinggal selangkah lagi. Dan memang itulah yang terjadi. Setelah menjadi KSAD beberapa bulan (Juni 1997 – Februari 1998), Wiranto diangkat sebagai Panglima ABRI, menggantikan Jenderal Feisal Tanjung, pada 20 Februari 1998. Setelah Soeharto mundur, Wiranto memberhentikan Letjen Prabowo dari dinas militer. Padahal, langkah Prabowo menjadi KSAD tinggal selangkah lagi, yang bisa mengantarnya menjadi Panglima TNI. Tetapi sejarah menentukan lain. Demikian juga ketika nasib harus mempertemukan mereka di “Koalisi Teuku Umar”. ***

Permalink